Suara Kita

Bujat

2009-06-28T10:56:00.003+08:00

Rasanya tepat sekali bila sejumlah kalangan menyebut Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April 2009 kemarin dinilai terburuk sepanjang sejarah. Bukan tanpa alasan memang... Bayangkan saja, mulai adanya dugaan daftar pemilih tetap (DPT) yang tak beres, sosialisasi yang tidak optimal dari KPU, oknum penyelenggara ditingkat PPS dan PPK yang main mata dengan para Caleg dalam menggelambungkan suaranya, “bom-boman uang” yang dilakukan Caleg amoral, Panwas yang kurang mampu menjalankan tugasnya dan bahkan, sampai masyarakat yang menjual harga dirinya dengan lembaran ribu rupiah tanpa mempedulikan kwalitas Caleg yang dipilih. Hanya sekedar berprinsip : “Poko’e ndi sing ngeke’i duwik (paling akeh?), yo kuwi sing tak pileh”. Meski ada yang memungkiri, namun, itulah realitanya...

* * *

Usai sudah perhelatan akbar lima tahunan digelar di negeri ini. Ada penyesalan, kekecewaan atas kelakuan pemilih dengan pelbagai reaksi dan bahkan sampai terenggutnya nyawa beberapa Caleg gagal. Tapi, dibalik itu semua, tak sedikit pula Caleg jadi yang telah merayakan kemenangannya dengan pesta pora, rakyat penjual harga diri yang (kembali) cuek, serta oknum PPS dan PPK yang menikmati hasil kerjasama jahatnya. Ya, itulah pernak - pernik pasca Pileg kemarin.

Kini, tak ada salahnya bila kita -yang masih bermoral- mencoba sedikit mencermati intrik, dugaan pola permainan tak terpuji yang dilakukan para Caleg, rakyat pemilih yang menjual hak suaranya dan oknum PPS dan PPK yang “bermain suara”. Bukan bermaksud apa-apa, namun redaksi hanya menginginkan agar pada penyelenggaraan ‘pil-pil’ mendatang hal tersebut tak terulang lagi. Atau, paling tidak dapat diminimalisir. Tidak se-rusak Pileg 9 April lalu.

Caleg yang “kotor” ; Sosok yang patut disebut perusak nilai-nilai demokrasi bangsa. Apalagi bila kini terpilih, lagi-lagi juga pantas bila dikatakan sebagai orang yang bakal meruntuhkan sendi-sendi kehidupan negara. Ya, karena hampir dapat dipastikan, nantinya, yang ada dibenak mereka hanyalah bagaimana cara mengembalikan uang yang disebar ke pemilih. Tepatnya lagi, mereka layak disebut calon-calon koruptor baru di negeri ini. Dan celakanya, indikasi bahwa Caleg yang kini mendapat suara terbanyak dan berhak duduk di kursi Legislatif 2009-2014 adalah mereka yang “nge-bom” dan “bermain suara” dengan oknum PPS dan PPK.

Dus...jika hal tersebut benar-benar terjadi, kelak, hampir dapat dipastikan akan semakin terpuruklah Indonesia tercinta ini. Lho..! Ya, lantaran mereka tak ubahnya hanyalah seorang “teroris”. Yang membedakan akibat ulahnya hanyalah masalah waktu saja. Kalau teroris yang sering disebut banyak orang, jelas, akibat aksinya langsung dapat dirasakan seketika. Namun, bila “teroris” (Baca : koruptor), efek yang timbul dari kelakuane rentang waktunya relatif lebih lama, nggrogoti alus. Tetapi, meski begitu, dua jenis ‘spesies’ tersebut pada prinsipnya sama. Keduanya dapat digolongkan sebagai perusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Dan, jika gedung wakil rakyat yang megah tersebut dihuni oleh mahluk-makhluk seperti itu, lantas apa yang dapat diharapkan dari mereka ?

Pemilih yang menjual hak suara ; Tak dapat dipungkiri lagi bila kebanyakan masyarakat kita dalam menentukan pilihannya pada Pileg kemarin hanya berdasar siapa yang memberi uang paling banyak. Bukan atas dasar kualitas Caleg, rekam jejak yang jelas atau apa yang sudah diperbuat untuk kemaslahatan umat jauh sebelum nyaleg. Sekian bulan, bahkan puluhan tahun dedikasi Caleg yang bermutu dapat dengan mudah dilupakan begitu saja. Mereka menerima “bom-boman” sekian lembar puluhan ribu dan berpaling dari nurani. Lebih nista bila dibandingkan dengan pelacur kelas teri (Baca : pasar kebo) yang memang butuh uang hanya sekedar untuk bertahan hidup. Sekali lagi, hanya sekedar ! Na’udzubillah...

Ada yang menarik atas fenomena diatas. Kawan dari sebuah parpol yang terkenal dengan kepeduliannya sampai melontarkan sebuah kalimat : “Nek ngono saiki gak usah mbantu opo-opo nek enek bencana. Poro-pere dienggo ngebom pas Pemilu”, ungkapnya penuh kekecewaan. Tak bisa disalahkan begitu saja kata-kata seperti itu keluar dari mulut Caleg yang punya integritas. Harus disadari, kenyataan yang ada pada sebagian besar pemilih memang masih “men-Tuhan-kan” uang. “Nek gak ngeke’i duwit yo ora tak pileh”. Inilah kalimat yang lazim keluar dari mulut mereka. Bejat !

Oknum PPS dan PPK yang memainkan suara ; Puncak carut-marutnya Pileg kemarin ternyata tak cukup hanya sebatas “bom-boman uang”. Jika dirasa perolehan suara masih belum mencukupi, atau kalah tipis dengan Caleg lain di Dapilnya, seorang calon anggota dewan yang ambisius dan bejat morale masih juga kong kalikong guna memenangi persaingan dalam Pileg yang diikutinya. Modus operandinya, apalagi kalau bukan dengan cara memindahkan suara yang masuk partai, suara Caleg atau Parpol lain yang tak menempatkan saksi kedalam perolehan suaranya.

Ya, oknum PPK-lah yang paling strategis untuk melakukan itu semua. Tak pelak, di Bojonegoro ini, mulai Dapil I sampai V rekapitulasi suaranya hampir dapat disebut penuh rekayasa. Tak beres ! Terbukti, rekapitulasi yang dilakukan oleh beberapa kecamatan sampai bolak-balik entah berapa kali. Peliknya lagi, meski tak mendapat tanda tangan dari beberapa saksi lantaran suara ‘jagonya’ merasa dicurangi, KPUK Bojonegoro tetap nekat memaksakan diri mengirim hasil rekapitulasi ke KPU Jatim. Parah khan ?

Khusus untuk oknum PPS, menurut pengamatan banyak pihak, konon pola “bermainnya” adalah dengan Caleg tingkat provinsi dan pusat. Alasannya, perolehan suara calon legislator di dua tempat berbeda tersebut relatif tak banyak diperhatikan oleh para saksi. Alhasil, muncullah apa yang sering dikatakan banyak orang bahwa bila ingin memenangi Pileg cukup memesan suara kepada oknum PPS yang lokasi desanya terpencil, dijamin aman deh !

Kini, semua sudah terjadi, Mahkamah Konstitusi (MK) pun hanya memberi tenggat waktu tiga hari kepada Caleg atau Parpol untuk melakukan gugatan jika perolehan suaranya merasa dicurangi. Dan, terlepas dari segala kebrobrokan proses penyelenggaraan Pileg kemarin, kita –yang masih ‘waras’ –sudah sepatutnya tak boleh putus asa, apalagi langsung memutuskan tak mau peduli dengan sesama. Ya, tetap harus konsisten memperjuangkan nilai-nilai kebenaran. Berbudi pekerti dan menjaga harga diri. Meski sepahit apapun...!

Salam,

Redaksi

Intimidasi Wartawan

2009-06-28T10:33:00.004+08:00

Pola Kerjasama Belum Jelas, PT. Tripika Eksploitasi Sumur Tua

Suara Kita ..jonegoro

Kedewan - Lagi, preseden buruk terhadap pers menimpa seorang jurnalis yang sedang berburu berita. Kali ini korbannya adalah Barno alias Ambar, Wartawan Tabloid Suara Kita -sebuah terbitan lokal Bojonegoro- saat meliput potensi sumur tua peninggalan Belanda di Desa Hargomulyo, Kec. Kedewan, Selasa (16/7) kemarin.

Intimidasi tersebut terjadi tatkala Ambar sedang mengambil beberapa foto para penambang yang bernaung dibawah bendera PT. Tripika Bangun Energi (TBE), asal Jakarta yang sedang melakukan aktivitas. “Saya dibentak-bentak dan dilarang meliput,” ujarnya kepada redaksi. Melihat gelagat yang bisa mengancam keselamatan jiwa, bersama rekannya, Koeswoyo, bergegas langsung cabut meninggalkan lokasi penambangan minyak tradisional tersebut.

Menurut Ambar, tindakan yang dilakukan Andre (menejemen PT. TBE) terhadap dirinya termasuk adalah pelanggaran terhadap Undang – undang Pokok Pers No. 40/tahun 1999 Pasal 4 Ayat 2 dan 3 dengan ketentuan pidananya Pasal 18 Ayat 1. Ancaman hukumannya maksimal 2 tahun kurungan penjara atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah). Mau… ?

Beruntung, Persatuan Wartawan Bojonegoro (PWB) hanya mengirim somasi perihal kasus yang menimpa anggotanya, Kamis (18/7) . Namun, ditengah perjalanan menuju Kec. Kedewan, tanpa sengaja, Ketua PWB, Reno Pareno dan Ketua Divisi Pembelaan Wartawan, Mawantyo Catur Udoyo yang berniat mengirimkan somasi bertemu dengan Pimpinan TBE, Heri. Alhasil, kedua pihak akhirnya sepakat membicarakan dugaan kasus pelarangan peliputan itu di Kantor PWB, Jalan Panglima Sudirman 88. Jalan damai pun ditempuh, saling memaafkan.

Menurut informasi yang ada, PT. TBE yang bermaksud mengelola sumur-sumur tua di Kedewan itu belum jelas bentuk MoU-nya (Memorandum of Understanding) dengan Pemkab. Seperti apa bentuk kerjasama antara PT. TBE, Pemkab Bojonegoro dan Koperasi desa setempat sama sekali belum pernah dipresentasikan. Hal ini dibenarkan oleh karyawan di Bagian Perekonomian, Pemkab Bojonegoro yang ditemui di ruangannya, Kamis (18/7) siang.

Juga terkait pengelolaan minyak bumi pada sumur tua yang berada di Bojonegoro dan Pulau Madura, sejatinya pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengaturnya dengan dikeluarkannya Kepmen ESDM No. 1 Tahun 2008.

Kini, dengan kondisi seperti diatas, jelas, PT. TBE patut diduga telah melanggar banyak aturan yang ada. Ya, mulai melarang pers yang sedang menjalankan aktivitas jurnalistiknya sampai melakukan penambangan minyak illegal.

Kapolsek Kedewan, Iptu Samsuri, membenarkan bila PT. TBE melanggar hukum. Alasannya, karena menejemen PT. TBE yang sudah dua bulan menjalankan aktivitas di wilayah hukumnya itu tak menyetor minyak mentahnya ke Pertamina, melainkan disuling sendiri untuk bahan bakar. “Tolong Ambar suruh datang ke saya dan sebenarnya orang-orang PT. TBE itu baik. Hanya saja penambangannya melanggar hukum dikarenakan hasil minyak tidak dikirim ke Pertamina melainkan menyuling minyak untuk dijadikan bahan bakar,” urainya melalui Ponsel. (red/pelbagai sumber)

Penambang Batu Onix Serobot Tanah Warga

2009-06-28T10:17:00.002+08:00

Malang nian nasib Mbah Reso (65), Warga Desa Jari, Kec. Gondang ini. Betapa tidak, tanah yang menjadi gantungan hidup selama ini diserobot begitu saja oleh penambang batu onix. Sebagai orang kecil, dirinya pun kini hanya bisa pasrah.

Suara Kita ..jonegoro
Gondang - Tak dipungkiri lagi, Desa Jari, Kec. Gondang, selama ini memang terkenal dengan hasil tambang batu onix-nya. Bertahun-tahun, banyak penambang besar dari luar daerah mengekploitasi kekayaan alam yang bernilai tinggi ini. Salah satunya adalah UD Subur – Bojonegoro.

Diakui, selama ini, kegiatan penambangan berjalan lancar. Penduduk setempat dapat menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, persoalan mulai muncul ketika UD.Subur berniat melebarkan jalan yang selama ini dilalui guna memuluskan operasionalnya menuju lokasi pertambangan di Kawasan Selogajah, tepian hutan Dukuh Kaliasin.

Adalah Mbah Reso, Warga Dukuh Kaliasin, salah satu orang yang merasa dirugikan atas kegiatan UD. Subur dalam melebarkan jalan yang dilalui. Ya, tanpa musyawarah dengan warga pemilik lahan, pengusaha batu onix tersebut diduga langsung main serobot tanah Mbah Reso.

Disebutkan, sekitar Bulai Mei kemarin, Mbah Reso pernah didatangi Subandi, Kasun setempat. Sambil menyodorkan uang sejumlah 500 ribu, Pak Wo (sapaan akrab Subandi, red.) mengatakan bahwa tanahnya akan digunakan jalan untuk penambangan onix. Awalnya, dia menolak tawaran tersebut. Namun, lantaran dirayu dan dipaksa terus, sosok yang sudah renta ini pun tak kuasa menolak. Menurutnya, uang tersebut dikatakan sebagai tanda jadi pembelian tanahnya yang digusur.

Selang beberapa pekan kemudian, utusan UD. Subur, yang tak lain adalah Pak Wo, mendatanginya lagi. Tanpa membicarakan kesepakatan berapa sebenarnya ganti rugi yang bakal diterima, Pak Wo pun kembali memberi uang kepadanya. Kali ini sejumlah satu juta. Jadi, total uang yang diterima mbah Reso selama ini hanya 1,5 Juta rupiah.

Karena pihak UD Subur setiap kali diajak rembugan selalu mangkir, sebagai manusia biasa, dirinya pun tersinggung. Dan, sebagai bentuk protes atas ketidakadilan yang dideritanya, Ia pun memathoki lahan miliknya yang dijadikan jalan menuju lokasi pertambangan.

Tak ayal, tindakannya pun membuat gusar perusahaan pertambangan. Ya, tanpa perlawanan, alat-alat berat milik UD. Subur mem-buldozer pathok-pathok yang dipasangnya.
Menyikapi kasus yang menimpa warganya, Kades Jari, Supangat, berjanji akan memediasi kedua pihak yang bersengketa. Kepada Suara Kita, dia mengatakan bakal mempertemukan pemilik lahan dengan Dayanu, pimpinan UD. Subur yang notabenenya adalah mantan Kades Jari sendiri. Oo..alah..! (koes/red)

Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Perlu Diawasi

2009-06-27T16:04:00.006+08:00

Suara Kita ..jonegoro

Dana bagi hasil cukai (DBHC) hasil tembakau untuk Bojonegoro tahun ini menembus angka 16,1 M. Besarnya dana alokasi umum (DAU) dari bagi hasil cukai tersebut tak diketahui pasti mengapa naik begitu tajam bila dibanding 2008 kemarin yang hanya mencapai 3,8 M. Menurut Abdul Rochim, Kabag Administrasi Perekonomian Pemkab, meningkatnya perolehan DBHC hasil tembakau tersebut diperkirakan lantaran produksi perusahaan rokok di Bojonegoro berkembang pesat. “Ditingkat Jawa Timur, perolehan dana bagi hasil cukai tahun ini terbesar ke empat”, ujarnya kepada wartawan.

Agar pemanfaatan DBHC bisa optimal, Bupati Suyoto akan membentuk tim koordinasi kebijakan tentang penggunaannya. Hal ini menurutnya amat penting karena DBHC 2008 sampai kini baru dibelanjakan sekitar 800 Juta. Itu pun katanya hanya untuk membiayai kegiatan seputar rokok seperti sosialisasi cukai kepada pabrikan.

Atas keadaan itu, Bupati berencana membuat semacam ruangan khusus di tempat umum bagi perokok, termasuk di lantai II gedung Pemkab. Selain itu, sosialisasi dengan mengundang pabrikan yang berada di Wilayah Bojonegoro dan sekitarnya juga digelar.dengan mendatangkan tim dari Universitas Airlangga guna membahas masalah pengembangan industri rokok, termasuk didalamnya adalah soal tembakau. Semua ini dilakukan agar penggunaan DBHC bisa lebih maksimal.

Belum juga semua rencana diatas terlaksana, Hery Sudjarwo, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Uang dan Aset Daerah mengatakan bahwa Pemkab juga memprogramkan pembelian alat-alat kesehatan dari DBHC 2009 senilai 9 M lebih untuk diberikan kepada RSUD Sosodoro Djatikusumo, RSU Sumberrejo dan RSU Padangan.

Sementara itu, untuk musim tanam tembakau kali ini, para petani mengeluhkan kualitas pupuk yang diberikan gratis oleh Pemkab. Ada dugaan, pupuk yang dibeli dari DBHC 2008 tersebut tak memenuhi standart mutu. Menyikapi hal ini, Kepala Dishutbun, Ir Subowo, langsung meminta tim pengawas pengadaan barang dan jasa untuk mengumpulkan dan mengambil contoh pupuk dari PT. Arthesis Sakti Persada – Malang itu untuk dibawa ke laboratorium Sucofindo - Surabaya.

Dan, bila terbukti tak memenuhi standart, dirinya akan meminta kepada pihak pemenang tender pengadaan dimaksud menggantinya. Namun, lantaran masa tanam tembakau tahun ini berakhir Bulan Juni , dimungkinkan bila terbukti dugaan itu benar, proses penggantian pupuk NPK merk gajah itu akan dilakukan pada masa tanam tahun depan. Peliknya, terkuaknya dugaan tak beresnya pupuk produksi Gresik tersebut diketahui setelah Pemkab terlanjur memesan 180 ton senilai 1,8 M dan sudah dibagikan kepada 31 kelompok tani di 9 kecamatan guna peningkatan kualitas tembakau.

Tak diketahui pasti, perjanjiannya seperti apa. Tetapi, karena akhir Juni ini masa kontrak sudah habis, menurut Ketua Komisi D, Ali Huda, lebih baik diadakan tender ulang. Menurutnya, terdapat banyak selisih harga antara harga di pasaran dengan yang disepakati dalam kontrak. Harga per saknya di pasaran hanya 10 ribu. Namun bila dibandingkan dengan nilai kontrak 180 ton seharga 1,8 M, bisa disimpulkan harganya menjadi 100 ribu per sak. Sepuluh kali lipat dugaan Mark-upnya.

Info yang diterima Suara Kita menyebut produsen pupuk yang dipesan tersebut masih kerabat dekat salah satu oknum pejabat tinggi Pemkab Bojonegoro. Ada aroma nepotisme yang amat kental dalam pembelanjaan DBHC hasil tembakau kali ini. Sehingga, terkait standart mutu perlu dipertanyakan. Selain dugaan mark-up, dalam kasus ini, sangat mungkin terjadi penyalahgunaan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri, keluarga atau kelompoknya. Dan negara jelas dirugikan. Penyidik sudah sepatutnya menyeret pejabat dimaksud berikut kroninya (bila bernyali, red.).

Terkait kasus dugaan pengadaan pupuk ecek-ecek tersebut, Komisi B DPRD Bojonegoro, Selasa (9/7) sempat memanggil Pihak Dishutbun. Ketika itu, Bowo mengatakan akan melakukan pembelian NPK kualitas super bila memang diperlukan. Tak hanya itu, selang berapa hari kemudian, dirinya juga berencana akan membangun laboratorium guna pengembangan kualitas tembakau dengan dana Milyaran rupiah dari DBHC.

Ya, Pemkab memang berhak penuh atas penggunaan dana tersebut. Namun, bila salah dalam membelanjakannya, bukan tidak mungkin kelak terkena sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Karena, sejatinya, penggunaan DBHC hasil tembakau dan sanksi atas penyalahgunaannya telah diatur dalam Permenkeu No. 20/PMK.07/2009 tentang perubahan atas Permenkeu No.84/PMK.07/2008. Nah ! (soni/pelbagai sumber)

Rame rame Bancaan Dana P2SEM

2009-06-26T15:31:00.008+08:00

Tak beda jauh dengan kota/kabupaten lain di Jawa Timur (Jatim), pelaksanaan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun anggaran 2008 di Bojonegoro juga patut disebut amburadul. Bagaimana tidak, dari sekitar 6,5 M dana yang dikucurkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jatim kepada 57 lembaga penerima, puluhan lebih menyatakan tak pernah menerima kucuran dana hibah yang merupakan Jasmasnya Anggota DPR provinsi itu. Bahkan, tak sedikit lembaga yang hanya dicatut namanya thok. Parah !

Suara Kita ..jonegoro

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bojonegoro, Drs. Suhadi Mulyono mengaku tak tahu menahu perihal dana P2SEM yang mengalir ke 57 lembaga koperasi, Pokmas, LSM dan Ponpes yang bertebaran di Wilayah Bojonegoro. Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bappeda ini menyatakan program yang merupakan usulan masyarakat ke Bapemas Propinsi Jatim dimaksud pelaksanaannya tak pernah dilaporkan kepada pihaknya.

Ia pun amat menyayangkan dana sejumlah itu realisasinya tak sesuai dengan rencana kegiatan. Bahkan, Pak Mul (sapaan akrabnya, red.) menyebut dana P2SEM adalah dana siluman. “Itu dana siluman,” ujarnya kepada wartawan.

Carut marutnya dana P2SEM ini juga tak luput dari perhatian Hadi Purwanto, SH., Ketua LIRA (lumbung informasi rakyat, red.) Korwil Bojonegoro. Tidak dilibatkannya Pemkab dalam proses penetapan lembaga penerima, perencanaan program, pengelolaan sampai monitoring dan evaluasi menurutnya adalah ihwal tak beresnya P2SEM. Terbukti, banyak lembaga yang dicatut namanya sebagai penerima tapi nyatanya “ngaplo”**

>>>>> Catut Nama Sembarangan <<<<<

Melihat pelbagai “modus operandi” yang terjadi, dugaan korupsi memang patut ditujukan kepada Oknum Anggota Dewan Provinsi, pemohon anggaran kegiatan (baca : makelar proyek), oknum Sekwan DPRD Provinsi, penerima dana sampai pelaksana kegiatan itu sendiri. Seperti yang dialami oleh Dewan Koperasi Daerah (Dekopinda) Bojonegoro ini. Ketuanya, H. Sudarto, merasa kaget ketika didatangi Aparat Kejaksaan Negeri yang menanyakan perihal dana P2SEM yang diterimanya sebesar 200 Juta yang disebutkan untuk kegiatan penguatan modal dan membangun sarana prasarana bisnis antar anggota.

Padahal, dirinya tak pernah mengajukan proposal ke Bapemas Pemprov Jatim. Bahkan, dengan pemberi rekomendasi, Farid Al Fauzi -Anggota DPRD Provinsi Jatim, red. -dirinya pun samasekali tak pernah mengenal sosoknya.

Merasa lembaga yang dipimpinnya dicatut begitu saja, kepada penyidik, dia mohon supaya kasus yang telah mencuat dipelbagai kota/kabupaten ini segera ditindaklanjuti. “Lembaga kami telah dikorbankan sebagai penerima dana P2SEM oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Karenanya, kami minta kepada aparat hukum untuk menindaklanjuti kasus yang menimpa Dekopinda sampai tuntas sehingga bisa terungkap fakta yang sebenarnya”, pinta Sudarto.

Beberapa koperasi Ponpes juga tak luput dari ulah oknum anggota DPRD Provinsi Jatim yang sama. Kali ini, disebutkan yang menerima dana P2SEM adalah Koperasi Ponpes Abu Daroini yang beralamat di Desa Sumberklakah, Kec. Dander, Bojonegoro sejumlah 200 Juta. Padahal, yang ada di Kecamatan Dander, Bojonegoro adalah Ponpes Abu Dharin dan Desanya bernama Sumbertlaseh.

Demikian juga dengan Koperasi Ponpes Hidayatul Islam Al Mubtadien, Desa Temu, Kec. Kanor yang disebutkan menerima 200 Juta sebagai bantuan penguatan modal. Di Desa Temu, Kec. Kanor, ternyata yang ada hanyalah Ponpes Al Hidayah. Tak ayal, wartawan yang melakukan investigasi pun sampai pusing mencari ponpes dimaksud.

Dugaan kuat, pemberi rekomendasi, Farid Al Fauzi, sengaja hanya “awu-awu” nama-nama penerima ‘Jasmas-nya’ dengan maksud dana langsung masuk ke kantong pribadi.

Dugaan tersebut bisa jadi benar, karena, selain nama-nama penerima di atas, di Desa Baureno, Kec. Baureno, Bojonegoro, Farid Al Fauzi juga merekomendasi dana P2SEM untuk dua penerima yang beda tetapi alamatnya persis sekali, yaitu jln. Masjid No. 513 Desa Baureno, Kec. Baureno.

Kedua lembaga penerima tersebut adalah, Pertama : Panitia renovasi Ponpes Al Islah sejumlah 25 Juta dan yang kedua : KSP Nahdlotul Tholibin sebesar 150 Juta untuk penguatan modal. Namun, anehnya, Wartawan Suara Kita yang kebetulan asli Baureno pun sampai tak menemukan keberadaan kedua lembaga penerima dimaksud. Siluman kali**

>>>>> ‘Main Serong’ <<<<<

Kasus serupa namun beda modusnya juga menerpa Lembaga Pendidikan Ponpes Al Mutmainnah, Desa Talok, Kec. Kalitidu. Pengelolanya, Khadist, yang juga ketua DPC PPP Bojonegoro ini sampai kini tak pernah menerima kucuran dana sejumlah 75 Juta seperti yang tercantum dalam daftar penerima guna renovasi pondok pesantrennya.

Diakui, memang, dirinya pernah mengajukan proposal agar mendapat dana P2SEM ke Pemprov Jatim. Namun, pihaknya kala itu meminta bantuan kepada Sun’an, Ketua LSM PASKAT yang notabenenya adalah Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Bojonegoro. Dan sampai kini, dia tak pernah tahu kabar tentang proposalnya, disetujui atau tidak. Belakangan, dirinya pun kaget saat disebut-sebut menerima dana tersebut. Pasalnya, sampai kini, tak pernah ada dana P2SEM yang mengucur ke Ponpesnya.

Tetapi anehnya, LSM PASKAT (pihak yang dimintai tolong Khadist, red.) yang berkedudukan di Jln. Kali Pacal No. 402 Desa Kedaton, Kec. Kapas dalam daftar penerima juga tercantum mendapat dana 100 Juta atas rekomendasi Hermanto, SH., guna pelatihan dan penguatan modal UKM. Sun’an sendiri sampai kini tak berhasil ditemui. Informasi yang diperoleh, sosoknya tak pernah nongol semenjak kasus P2SEM ini mencuat. Kabur...

Sementara itu, tiga kelompok masyarakat ( Pokmas) di Kecamatan Sumberrejo, antara lain : Pokmas “Gotong Royong”- Desa Mlinjeng, “Tunas Muda”- Desa Sumber Harjo dan “Mawar”- Desa Kedung Rejo yang masing-masing dalam daftar penerima P2SEM mendapat dana 430 Juta, 320 Juta dan 320 juta yang rencana kegiatan ketiganya adalah sama, yaitu untuk penetrasi jalan desa, ternyata hanya menerima dalam bentuk kegiatan secara langsung. Bukan berupa dana segar dari bank yang ditunjuk.

Pada suatu kesempatan, oleh salah satu anggota Pokmas hal itu sudah pernah ditanyakan langsung kepada Ir. Suhandoyo, (Dalam data Kejati Jatim disebutkan rekomendasi ketiga Pokmas adalah Ir. Suhandoyo, anggota DPRD Provinsi Jatim dari Fraksi PDI-P, red.) namun yang bersangkutan mengatakan bahwa dana belum cair.

Meski mengaku tak menerima dana, lucunya, ketiga Pokmas mampu merampungkan kegiatan dimaksud. Lantas dananya darimana? Salah satu anggota Pokmas dari Desa Mlinjeng mengatakan bahan material yang digunakan untuk kegiatan kala itu ngutang lebih dahulu. Kompak !

Melihat kasusnya, idealnya Kejaksaan Negeri Bojonegoro mampu menguak dugaan korupsi pada ketiga Pokmas diatas lantaran kasusnya tak se-pelik penerima P2SEM yang lain**

>>>>> Ajukan Proposal, Disebut Terima, Nyatanya Nol Rupiah <<<<<

Adalah Ademos, sebuah NGO (Non Government Organization) yang berkedudukan di Jln.Raya Purwosari-Ngambon, Kec Tambakrejo. Menurut ketuanya, Setyo Wahono, dia memang pernah mengajukan proposal P2SEM ke Pemprov Jatim untuk tiga item kegiatan.

Diantaranya : 1. Pembentukan lembaga keuangan syariah guna peningkatan pendapatan ibu rumah tangga, 2. Kegiatan kewirausahaan pada kelompok wanita sebagai upaya peningkatan pendapatan ibu rumah tangga dan 3. Pelatihan pembuatan hiasan monte/manik dalam upaya peningkatan pendapatan rumah tangga. Besaran dana yang diajukan pada setiap jenis kegiatan kala itu masing-masing 150 Juta Rupiah.

Namun, dari tiga kegiatan yang diajukan, tak satu pun yang “nyanthol”. Tak beda dengan yang lain, dirinya pun sempat kaget ketika aparat kejaksaan mendatanginya dan menanyakan perihal realisasi kegiatan yang dilakukan dari dana P2SEM yang direkomendasi oleh Ir. Suhandoyo.

Penasaran atas informasi dari kejaksaan, Ia pun mencoba menanyakan hal tersebut ke Bapemas Pemprov Jatim. Dari petugas setempat diperoleh keterangan bahwa anggaran dimaksud memang belum cair. Merasa jawaban yang diperolehnya kurang memuaskan, Setyo Wahono nekat menanyakan perihal dana P2SEM 2008 itu ke pihak bank yang ditunjuk. Setibanya ditempat tujuan, di pun harus menelan kekecewaan karena petugas perbankkan memberi jawaban bahwa belum ada pengiriman dana yang dimaksud.

Hal yang sama juga terjadi pada Pokmas peternak “Gemah Ripah”, Desa Prigi, Kec. Kanor. Ketuanya, Kaspa’i, juga kaget ketika didatangi aparat kejaksaan menanyakan tentang realisasi program yang diajukan ke Pemrov Jatim yang disebutkan mendapat jatah 125 Juta. Sampai kini, dia tak menerima sepeser pun dana P2SEM itu. Untuk meyakinkan pihak kejaksaan, nomer rekening yang dimiliki malah diberikan begitu saja kepada aparat kejaksaan yang mendatanginya. Nasib ! (soni/pelbagai sumber)